Rabu ,03 September 2014
Balai Melayu Hotel

Artikel

Islam sebagai Landasan Politik Melayu

20 Desember 2010 13:43:56

Oleh: Ihwan Mahmudi

 

Pendahuluan

Islam, sebagai agama sekaligus etika moral yang bersumber dari wahyu, memiliki struktur konseptualnya tersendiri dalam dunia politik. Karena Islam bukan hanya sebagai agama dan etika moral, maka ia juga telah menjadi landasan dan pandangan hidup para pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya.

Dalam sejarah politik Melayu, Islam bukanlah hal baru. Sebagai salah satu unsur politik yang terpenting, Islam telah memberi legitimasi kepada raja-raja kerajaan Melayu. Bahkan, perkembangan budaya Melayu berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam. Peranan Islam dalam politik raja-raja Melayu ini terlihat jelas dari gelar yang disandang, di antaranya “Zillullah fil Alam” (Bayang-bayang Tuhan di Bumi), sultan, dan khalifah. Dengan demikian, raja sebagai tonggak dan simbol kesetiaan orang Melayu, yang mayoritas menganut agama Islam, diberi kewenangan untuk mengawal Islam dan adat istiadat Melayu.

 

Pengertian Politik

Kata “politik” awalnya berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang kemudian dalam bahasa Inggris berubah menjadi “Politics”. Menurut Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.[1] Sedangkan menurut Weber, politik adalah sarana perjuangan untuk mendistribusikan kekuasaan, baik di antara negara-negara maupun di antara kelompok-kolompok dalam suatu negara.[2] Sementara menurut Harold D. Lasswell, politik adalah perkara “siapa mendapatkan apa, kapan, dan dengan cara bagaimana”.[3] Menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.[4] Sedangkan menurut Karl W Deutch, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

Dalam bahasa Arab, kata “politik” disebut dengan “siyasah” yang berasal dari akar kata sasa-yasusu-siyasatan. Maknanya adalah pengaturan urusan. Imam al-Bujairimi dalam Kitab At-Tajrid Linnafi` al-`Abid, menyatakan bahwa siyasah adalah memperbaiki dan merencanakan urusan rakyat. Lalu Ibnu Qoyyim dalam kitab `Ilamul Muaqqi`in menyebutkan dua macam politik, yakni siyasah shahihah (benar) dan siyasah fasidah (salah)[5].

Sementara dalam sejarah tradisional Melayu, pengertian politik lebih dititikberatkan pada konsep raja dan kerajaan; sistem pemerintahan dan kekuasaan.[6] Menurut Milner, kegiatan politik Melayu bisa diistilahkan bahwa orang-orang Melayu menganggap diri mereka hidup bukan di bawah status atau pemerintah tetapi di dalam kerajaan di mana wujudnya seorang pemerintah bertaraf raja.[7] Pengangkatan raja dan penegakan sebuah dinasti atau kesultanan di Melayu sudah berlangsung sejak tahun 1400. Menurut Gullick, peristiwa itu sebagai tanda dimulainya sebuah sistem politik bumiputera (Nusantara).[8]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai kenegaraan, sistem pemerintahan, dan kebijakan dalam mengatur dan memperbaiki rakyat.

 

Sistem Pemerintahan Melayu dan Islam

A. Sistem Pemerintahan Melayu

Sistem pemerintahan adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.[9] Dalam sejarah Melayu, sistem pemerintahan Melayu mempunyai dua konsep: kerajaan dan negeri.[10]

 

1. Konsep Kerajaan

Kerajaan diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja.[11] Sedangkan menurut J.S. Roucek dan R.L Warren, kerajaan merupakan sebuah organisasi yang menjalankan otoritas terhadap semua rakyatnya demi menjaga keamanan dan ketenteraman serta melindungi mereka dari ancaman luar.[12]

Konsep kerajaan dalam sistem pemerintahan Melayu sudah ada sejak zaman Sriwijaya di Palembang. Dalam sistem ini, raja menduduki tingkat paling atas dalam struktur kerajaan. Sistem ini bermula dengan pemerintahan Nila Utama yang bergelar Seri Teri Buana yang ditunjuk oleh Demang Lebar Daun untuk menggantikan kedudukannya.[13] Kemudian sistem pemerintahan warisan Sriwijaya ini dipraktikkan oleh keturunan mereka di Singapura, Melaka, dan beberapa daerah lain di Melayu.

Dalam pelaksanaan konsep ini, kedudukan serta hak raja tidak dapat dipermasalahkan apalagi diganggu-gugat. Raja juga diperbolehkan untuk berbuat apa saja. Umpamanya ketika menjatuhkan hukuman mati kepada pembesar kerajaan atau rakyatnya, ia tidak perlu meminta pertimbangan kepada para pembesar lain.[14] Contohnya adalah hukuman mati terhadap Tun Jana Khatib di Singapura oleh Paduka Seri Maharaja.

Konsep kerajaan juga tidak dibatasi oleh tempat dan wilayah. Maka, pepatah Melayu yang berbunyi, “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung” diartikan sebagai ke mana raja pergi maka di sanalah kerajaannya.[15] Sehingga, sebuah kerajaan bisa berdiri tanpa adanya sebuah negeri.[16]

 

2. Konsep Negeri

Penggunaan istilah “negeri” di Melayu sudah ada sejak 500 tahun lalu.[17] Menurut Wilkinson, istilah “negeri” berasal dari bahasa sanskrit yang berarti “settlement, city-state, used loosely of any settlement, town, or land”.[18] Konsep negeri diartikan sebagai sebuah organisasi yang menjalankan undang-undang kepada seluruh rakyatnya.[19] Negeri juga bisa diartikan sebagai tanah tempat tinggal suatu bangsa.[20] Dari konsep ini, negeri tidak hanya mencakup wilayah kekuasaannya, tetapi termasuk juga seluruh jajahannya atau negeri taklukannya. Sehingga, konsep negeri lebih luas artinya dibandingkan konsep kerajaan.

Untuk membuka sebuah negeri, digambarkan ada sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang raja atau keturunannya dengan diikuti oleh menteri, punggawa kerajaan, hulubalang, rakyat, dan bala tentara pergi ke suatu tempat, dan pada akhirnya berhenti di beberapa tempat di mana anak-anak bermain dan orang laki-laki berburu.[21]

Negeri meliputi wilayah yang telah dibersihkan. Pada umumnya, negeri mempunyai dua struktur utama, yaitu parit dan istana balairung yang dibuat sebelum pemimpin memasuki negerinya.[22] Selain itu, negeri baru dapat dianggap lebih lengkap jika terdapat masjid, pasar, dan balai istana.

Negeri mempunyai hukum yang berbeda dengan jajahannya. Dalam Undang-undang Kedah, misalnya, dibedakan antara pembesar negeri dan pembesar jajahannya.[23] Di samping itu, negeri juga dianggap sebagai pusat kemajuan. Tingkat kemakmurannya diukur berdasarkan jumlah penduduk dan pedagang yang ada.

Orang yang tinggal di luar negeri dianggap berbeda dengan orang yang tinggal di dalam negeri. Perbedaan itu kadang-kadang berdasarkan agama dan negeri digambarkan sebagai pusat agama Islam.[24] Misalnya di Sumatra, orang yang tidak mau masuk Islam meninggalkan negerinya dan dinamakan Gayo oleh orang yang tinggal di dalam negeri.[25]

Dengan demikian, istilah “negeri” dalam sejarah Melayu bisa diartikan sebagai tempat kediaman yang tetap dan cukup padat, dibuka atas keputusan seorang yang mempunyai kuasa politik tertentu bagi diri dan rakyatnya.

 

B. Sistem Pemerintahan Islam

Dalam Islam, pemerintah atau orang yang berkuasa dan mengelola sebuah negara disebut ulil amri atau disebut juga khalifah, yakni khalifah Allah. Artinya, sebagai pengganti Allah atau wakil Allah di bumi.[26] Mereka bertanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian, khalifah berkhidmat kepada rakyat, memimpin, mendidik, mengajar, mengelola, mengurus, menyelesaikan masalah rakyat, membangun kemajuan negara dan masyarakat.

Karena pemerintah adalah pengganti Allah dalam menjalankan keadilan di kalangan manusia, maka Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya agar taat pada pemerintahan sesudah ketaatan pada Allah dan Rasul.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”[27]

Namun demikian, kalau pemerintah tidak taat kepada Allah, maka dalam keadaan itu rakyat tidak lagi wajib menaatinya. Rasulullah SAW bersabda: “Tiada ketaatan kepada makhluk dalam mendurhakai Allah”.

Pemerintah yang adil adalah yang dapat melayani rakyatnya dengan baik, yang menjatuhkan hukuman dengan tepat dan meletakkan rakyat pada posisi yang tepat, sehingga rakyat mendapat hak dan keperluan yang cukup.[28]

Begitu beratnya tugas pemerintah dalam Islam, sehingga untuk menjadi pemimpin harus memiliki beberapa syarat. Al-Mawardi menyebut tujuh syarat yang harus dipenuhi calon kepala negara (pemimpin). Syarat-syarat itu, antara lain: (1) keseimbangan atau keadilan (al-`adâlah); (2) mempunyai ilmu pengetahuan untuk berijtihad; (3) mempunyai pancaindera lengkap dan sehat; (4) anggota tubuhnya tidak kurang untuk menghalangi gerak dan cepat bangun; (5) mempunyai visi pemikiran yang baik untuk mendapatkan kebijakan yang baik; (6) mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat; dan (7) mempunyai nasab dari Suku Quraisy.[29]

Adapun Imam al-Ghazali mengingatkan kepada para pemimpin, khususnya para penguasa, bahwa kekuasaan yang didudukinya memiliki batas dan kadar tertentu, dan bisa juga kekuasaan itu mengandung keburukan. Karena itu, dalam menjalankan kekuasaannya, seorang pemimpin harus menjalankan sepuluh prinsip keadilan—sebagai syarat pertama bagi seorang pemimpin, seperti disebutkan al-Mawardi— antara lain: seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi; menerima pesan ulama; berlaku baik kepada bawahan; memiliki rasa rendah hati dan penyantun; tidak mementingkan diri sendiri; memiliki loyalitas tinggi; hidup sederhana; lemah lembut; cinta rakyat; serta tulus dan ikhlas.[30]

 

Pengaruh Islam terhadap Politik Melayu

Masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Melayu yang kemudian identik dengan Islam. Sebab, Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu telah berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran Nasional. Syed. Muhammad Naquib al-Attas menegaskan:

“Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national language…. The coming of Islam constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipalego.”[31]

Selain itu, Naquib al-Attas menegaskan bahwa Islam telah berjasa kepada Melayu Nusantara karena telah memberi semangat hebat yang menggerakkan proses revolusi hidup berdasarkan pandangan alam seni dan alam falsafah yang berdasarkan akal dan budi.[32]

Dalam perkembangannya, Melayu diidentikkan dengan Islam. Bahkan, Islam dan Melayu menjadi dua kata yang sering harus berjalan beriringan; Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu, sebaliknya masyarakat Melayu juga menjadi sangat identik dengan Islam. Bagi komunitas Melayu, hal ini terefleksikan dalam satu istilah “masuk Melayu”. Istilah ini mempunyai dua arti, yaitu:[33] 1) mengikuti cara hidup orang-orang Melayu; dan 2) masuk Islam. Istilah ini demikian mengakar di kalangan masyarakat Melayu, sehingga nilai-nilai yang diproduksi oleh Islam niscaya dengan sendirinya akan banyak melandasi perumusan nilai-nilai kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu, tak terkecuali dalam mengekspresikan gagasan-gagasan tentang politik, seperti konsep kekuasaan, penguasa atau raja, hubungan penguasa dengan rakyat, serta hal-hal lain yang berada dalam ranah politik.

Maka, dapat disimpulkan bahwa orang Melayu menetapkan identitas kemelayuannya dengan tiga ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Berdasarkan ciri-ciri pokok tersebut, masyarakat Melayu Nusantara dipersatukan oleh adanya kerajaan-kerajaan Melayu pada masa lampau. Kebesaran kerajaan-kerajaan Melayu telah meninggalkan tradisi-tradisi dan simbol-simbol kebudayaan Melayu yang menyelimuti berbagai suasana kehidupan hampir sebagian besar masyarakat wilayah kepulauan tersebut. Kerajaan-kerajaan besar Melayu bukan saja terpusat di Pulau Sumatra, namun penyebarannya mencapai sebagian besar wilayah Nusantara. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya beberapa penguasa beserta pengikutnya dari kerajaan-kerajaan tersebut yang melarikan diri karena berbagai faktor, dan kemudian mendirikan kerajaan Melayu baru di daerah lain.

Simbol-simbol yang berasal dari kebudayaan Melayu, yang berlaku di tempat-tempat umum serta yang digunakan untuk menjembatani berbagai suku bangsa dan golongan etnis yang berbeda sehingga dapat saling berinteraksi adalah bahasa Melayu dan etika Melayu (antara lain keramahtamahan dan kerterbukaan). Dapat dikatakan, kebudayaan Melayu memiliki ciri-ciri utama yang bersifat fungsional dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan.

Ciri-ciri seperti yang dimiliki kebudayaan Melayu muncul dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah mengalami kontak dengan berbagai kebudayaan asing, baik yang hanya karena hubungan dagang maupun yang menetap. Karena itu, kebudayaan Melayu juga memiliki kesanggupan yang besar dalam mengambil alih unsur-unsur kebudayaan non-Melayu.

Kebudayaan Melayu yang diterima oleh semua golongan masyarakat tumbuh dari sejarah perkembangan kebudayaan Melayu itu sendiri, yang selalu berkaitan dengan tumbuh, berkembang, dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Melayu, dengan agama Islam, perdagangan internasional, serta penggunaan bahasa Melayu. Oleh karena itu, simbol-simbol kebudayaan Melayu yang sampai sekarang diakui sebagai identitas Melayu adalah bahasa Melayu, agama Islam, serta kepribadian yang terbuka dan ramah.

Pada dasarnya, agama Islam yang dianut oleh orang Melayu adalah Islam tarekat dan aliran yang membenarkan tetap berlangsungnya tradisi-tradisi setempat yang bernaung di bawah keagungan Islam. Tarekat Naqsabandiyah, misalnya, diperkenalkan di Riau pada abad ke-19 oleh Syeikh Ismail yang juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan intelektual di Riau. Di antara tokoh-tokoh penganut tarekat ini adalah Raja Ali YTM Riau ke-8, Raja Haji Abdullah YTM ke-9, dan Raja Ali Haji (RAH).[34] Selain itu, banyak raja dan pembesar Riau bersatu di bawah sebuah perkumpulan bernama Rusyidah Kelab.[35] Perkumpulan ini telah banyak menghasilkan karya seperti Risalat al-Fawaid al-Wafiat fi Syarah Ma`ana al-Tahiyyat.

Dalam agama Islam yang dianut oleh orang Melayu, terdapat variasi ajaran, yaitu perpaduan antara Islam tradisional dan Islam modern. Variasi ini mengikuti sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu yang tradisi-tradisinya masih tetap berlaku sampai sekarang dalam wilayah-wilayah bekas kekuasaan kerajaan-kerajaan yang bersangkutan.

Syed. M. Naquib Al-attas mengklasifikasikan proses Islamisasi di kepulauan Melayu menjadi tiga fase:[36] pertama, proses Islamisasi kepulauan Melayu yang dapat diamati sejak abad ke-13 dan ditandai oleh peranan fikih yang dominan dalam menginterpretasikan syari`at. Dalam fase ini, konsep fundamental mengenai keesaan Tuhan masih kabur dan dipahami secara samar-samar, yang di dalamnya terdapat sebagian konsep pandangan hidup kuno Hindu-Budha yang masih tumpang tindih, dibayang-bayangi atau dibingungkan oleh konsep baru dalam pandangan Islam. Al-Attas mengistilahkan fase ini sebagai fase sebelum periode Hamzah Fanshuri, tokoh sufi Melayu.

Fase kedua, yang diamati dari abad ke-15 hingga akhir abad ke-18, di mana penafsiran hukum-hukum agama secara umum ditandai dengan dominasi tasawuf dan kalam. Pada fase ini, beberapa konsep dasar yang masih dipahami secara kabur itu dijelaskan dan didefinisikan sehingga dapat dipahami secara transparan dan semitransparan. Yang dimaksud Al-Attas dengan transparan dan semitransparan adalah pengertian-pengertian sempurna dan parsial dari makna-makna Islami, sebab selain konsep, kata-kata tidak menjelaskan realitas objektif sesuatu yang digambarkan. Sehingga yang penting adalah memahami pengertian dasar kata-kata itu dan pengertian yang berhubungan dengannya, sebab kata-kata itu tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki konteks dan bidang semantik tertentu.

Fase ketiga, proses Islamisasi sebagai kelanjutan dari fase kedua. Namun, al-Attas mengingatkan bahwa proses-proses ini tidak semestinya dilihat secara terpisah, seperti satu fase berlangsung ketika fase yang lain berhenti.

Dengan demikian, proses Islamisasi kepulauan Melayu merupakan sebuah fenomena sejarah yang universal. Maka, untuk memahami Islam di dunia Melayu berarti harus memahami Islam itu sendiri sebagai sebuah agama dan peradaban.[37]

Bangsa Melayu selanjutnya menjadikan Islam sebagai landasan dasar perumusan etika bagi perilaku politik para penguasa di kerajaan. Gambaran tersebut, misalnya, tampak dalam pembahasan teks-teks Melayu Klasik, seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Pasai—dua teks yang masing-masing berbicara tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Melaka abad 14 dan 15—di mana perumusan Islam sebagai basis etika politik terlihat dengan jelas pada isu-isu pokok politik yang mengemuka dalam keseluruhan isi pembahasan. Merah Silu, salah seorang Raja Pasai misalnya, digambarkan bahwa sesaat setelah beralih ke agama Islam ia segera memakai gelar Arab yaitu Sultan, dan dalam suatu sidang dengan para pimpinan dan rakyatnya, ia dinyatakan sebagai “Bayang-bayang Tuhan di Bumi” (Zillullah fil Alam).[38]

Dalam sejarah Melayu, raja ditempatkan setaraf dengan nabi dan sebagai pengganti Allah di muka bumi.[39] Gambaran ini terdapat dalam wasiat Bendahara Paduka Raja Tun Perak kepada anak cucunya. Di antara pesannya:

Hendaklah kamu sekalian tuliskan kepada hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah Taala dan Rasul Allah Salla`llahu `alaihi Wassalam; dan jangan kamu sekalian melupai daripada berbuat kebaktian, karena pada segala hukum bahwa raja-raja yang adil itu dengan Nabi Salla`allahu `alaihi Wassalam, umpama dua buah permata pada sebentuk cincin; lagi pula raja itu Zillu`llah fil `Alam. Apabila ia berbuat kebaktian kepada raja, serasa berbuat kebaktian akan Nabi Allah; apabila berbuat kebaktian kepada Nabi Allah serasa berbuat kebaktian kepada Allah Taala. Firman Allah Taala, `Ati`ul-laha wa`atu`ur Rasula wa ulil amri minkum, yakni berbuat kebaktianlah kamu akan Allah, dan akan Rasul-Nya dan akan raja, inilah wasiatku kepada kamu semua.[40]

Sementara di Riau, Raja Ali Haji (RAH) diangkat menjadi penasihat agama kerajaan. Pada tahun 1845, ketika Raja Ali bin Raja Jafar diangkat menjadi Yamtuan Muda. Pada tahun 1858, ketika Yang Dipertuan Muda Riau IX Raja Abdullah Mursyid wafat, maka Raja Ali Haji diberi amanat untuk mengambil alih segala urusan hukum, yaitu semua urusan yang menyangkut hukum syari`at Islam.[41]

Sebagai sosok ulama dan kalangan elite kerajaan, pemikiran Raja Ali Haji lebih banyak berkisar pada upaya restorasi kerajaan dan tradisi Melayu pada masa itu. Pemikiran tersebut, sebagian besar tertuang dalam berbagai karyanya. Dalam Tuhfat al-Nafis, disebutkan bahwa suasana Melayu telah memasuki masa modern dan kolonialisme, di mana masyarakat Melayu tengah menghadapi perubahan-perubahan di bidang sosial dan budaya. Maka, Raja Ali Haji tampil sebagai seorang askar kerajaan untuk menjaga kelangsungan tradisi dan budaya Melayu.[42]

Pemikiran Raja Ali Haji dinyatakan melalui himbauan moral yang ditujukan kepada elite kerajaan yang berkuasa, agar melaksanakan kekuasaan mereka berdasarkan nilai dan norma Islami.[43]

Dalam Tsamarat al-Muhimmah, Raja Ali Haji juga menegaskan bahwa prasyarat untuk menjadi seorang raja dan elite kekuasaan, yaitu: harus beriman, cakap, adil, bijaksana, serta syarat-syarat lain yang menjadi kriteria konsep penguasa ideal. Baginya, kerajaan merupakan sistem politik yang tepat untuk membangun masyarakat Melayu. Oleh karena itu, kedudukan raja sangat penting dalam pembentukan kehidupan sosial-keagamaan kerajaan dan masyarakat. Bahkan pada salah satu pembahasannya, ia mengetengahkan kritik pedas terhadap perilaku politik raja-raja Melayu yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, ia menunjuk pada konflik politik antara Sultan Mahmud dan Raja Indra Bungsu, yang berujung pada terjadinya kerusuhan pada tahun 1787. Menurut Raja Ali Haji, kasus ini merupakan bukti bahwa ajaran Islam, khususnya pengendalian hawa nafsu, telah terabaikan dalam kehidupan politik raja-raja Melayu. Dalam pemikiran-pemikiran yang dilontarkan, Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik kerajaan Melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat Melayu.[44]

Syarat menjadi raja dan elit kerajaan yang dikemukakan Raja Ali Haji tersebut selaras dengan syarat-syarat pemimpin dalam Islam, yaitu beragama Islam, lelaki, baligh, akil, merdeka, dan sempurna Anggota tubuhnya.[45]

Sedangkan Kerajaan Melaka sebagai bagian dari Melayu juga sangat menghormati ajaran Islam dan menjadikan istana sebagai pusat pengembangannya. Kecintaan kepada ilmu Islam misalnya, telah mendorong Sultan Mahmud (1488-1511M) mempelajari ilmu fikih terutama yang berkaitan dengan muamalat, bersama para rakyat. Untuk mendapat ilmu fikih tersebut, ia harus menghadiri majelis ilmu di rumah Maulana Yusuf dan berguru kepada ulama tersebut. Dalam hal ini, Shellabear menjelaskan sebagai berikut:

“Setelah datang keluar pintu Maulana Yusuf, maka titah Sultan pada penunggu pintu itu, `Beritahu maulana bahwa fakir Mahmud datang`. Maka kata Maulana Yusuf, `Jika fakir Mahmud datang, buka pintu; fakir patutlah ke rumah samanya fakir`. Maka Sultan Mahmud dibawanya naik duduk ke rumahnya, maka Sultan Mahmud pun mengaji muamalat pada Maulana Yusuf”.[46]

Islam mempunyai peranan sangat penting di zaman kesultanan Melaka karena syarat menjadi pejabat tinggi kerajaan harus beragama Islam serta tunduk kepada hukum (qanun) Melaka.[47] Qanun Melaka yang dibagi menjadi empat bagian; Qishash, Hudud, Ta`zir, dan Diyat. Tidak dapat dinafikan bahwa sistem perundangan di zaman kerajaan Melaka ini adalah berasaskan sistem perundangan Islam.[48]

Sebagai contoh, dalam qanun Melaka terdapat hukum hudud, yaitu hukuman tentang perzinaan, qadhaf, mencuri, murtad, minum arak, dan meninggalkan sembahyang. Dalam pasal 40: 2 , qanun Melaka, disebutkan “Orang yang berzina harus dirajam bagi yang sudah kawin, sementara yang belum kawin dihukum seratus kali cambuk”. Hal ini selaras dengan undang-undang Islam tentang perzinaan, ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”[49]

Begitu juga dengan kesalahan murtad, qanun Melaka dalam pasal 36:1 menetapkan hukuman bunuh bagi orang-orang Islam yang keluar dari agamanya. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran, ”Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”[50]

Secara umum, dapat dikatakan bahwa qanun Melaka berasaskan hukum Islam. Dengan demikian, Melaka adalah sebuah pemerintahan Islam dan dengannya juga telah menjadikan Melaka sebagai kerajaan besar Islam yang berpengaruh di Melayu. Kejayaan Islam di Melaka inilah menjadi penghalang bagi penyebaran agama Kristen di Melayu oleh bangsa Inggris, Portugis, dan Belanda.

Gelar yang dipakai para raja Melayu serta Islam sebagai syarat menjadi pejabat kerajaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Islam terhadap budaya Melayu. Raja diberi kewenangan untuk mengawal Islam dan adat istiadat Melayu. Konsep ini mirip dengan yang digambarkan oleh Imam al-Ghazali: “Agama dan kekuasaan (pemimpin) adalah dua saudara kembar (tauamun). Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”.[51]

Kedatangan Islam ke Melayu juga berperan merubah sejarah asal-usul raja dari dewa-dewa kepada tokoh-tokoh agung Islam, seperti Nabi Adam AS, Iskandar Zulkarnain, atau campuran tokoh Islam dan dewa Hindu. Sejarah Melayu seolah-olah begitu yakin sekali meletakkan raja-raja Melaka, yang bermula dengan Seri Teri Buana yang turun di Bukit Seguntang, sebagai keturunan Iskandar dari Rom. Hal itu menandakan keagungan tokoh tersebut. Ia pernah menaklukkan hampir separuh dunia. Dalam sumber sejarah yang lain, Iskandar Zulkarnaen telah mengalahkan Darius Maharaja Parsi dan turun melalui pegunungan Indus, lalu masuk ke dataran Hindu dan sampai ke tepi Sungai Gangga.[52]

Kehadiran Islam dalam kehidupan Melayu juga memberi pengaruh besar terhadap unsur kepercayaan Hindu dari tahap keagamaan ke tahap kebudayaan, namun tidak seluruhnya. Pengaruh dewa Hindu malah dilengkapi dan diperkuat lagi oleh Islam dalam menentukan kuasa dan kedudukan istimewa raja-raja. Peranan raja dalam Islam adalah memberi perlindungan dan bimbingan kepada rakyat seperti yang terungkap dalam kalimat zilullah fil `alam, sultan dan khalifah. Raja yang dianggap juga sebagai khalifah harus memberi perlindungan, bimbingan, panduan, dan pengajaran tentang sifat-sifat wajib yang dimiliki raja, tanggung jawab, serta keadilan sebagaimana tertuang dalam untunan al-Qur`an. Hal ini terlihat dalam karya-karya Melayu, seperti Taj al-Salam karangan Bukhari al-Jauhari dan Bustan al-Salam karangan Nuruddin Al-Raniri. Karya-karya tersebut sebenarnya menunjukkan penyempurnaan citra raja sebagai tokoh yang menjadi khalifah dan wakil Allah dalam urusan memimpin manusia.[53]

Menurut Dr. Siddiq Fadil, Islam dan revolusi kebudayaannya telah membawa ideologi yang cukup mendasar dalam ketatanegaraan Melayu. Dalam hubungan ini, konsep raja telah mengalami transformasi makna atau perubahan konseptual jika dirujuk dan diselaraskan dengan istilah politik Islam, seperti khalifah, sultan, dan imam.[54]

Pengaruh Islam terhadap politik Melayu, khususnya kerajaan Melayu, juga terlihat dari mitos tentang mahkota raja-raja Melayu. Dalam sejarah Melayu, dimitoskan bahwa mahkota raja-raja Melayu berasal dari perbendaharaan Nabi Sulaiman AS yang dibawa keluar oleh raja jin untuk diberikan kepada putra-putra raja Suran (Raja Sriwijaya) sebagai tanda kebesaran mereka.[55]

Begitu juga terhadap kedaulatan raja. Kedaulatan raja-raja Melayu tidak saja diakui dalam kehiduapan sehari-hari, tetapi juga dikaitkan dengan kepercayaan agama. Orang yang durhaka kepada raja dipercaya juga akan mendapat balasan di akhirat.[56] Kedudukan dan kedaulatan raja ini semakin kuat dengan adanya perjanjian kesetiaan antara raja dan rakyat. Hal ini terlihat jelas dalam surat persetiaan Demang Lebar Daun dengan Seri Teri Buana. Di antara isi perjanjian tersebut adalah raja tidak mencela, merendahkan, dan menghina rakyat. Begitu juga rakyat tidak boleh sekali-kali durhaka dan membunuh raja meskipun raja itu bersalah, jahat, atau Zalim.[57]

Zainal Abidin Abdul Wahid menjelaskan tentang kedaulatan raja-raja Melayu, sebagai berikut:

Daulat boleh diartikan sebagai sovereignty. Kedaulatan seorang raja Melayu itu bukanlah semata-mata suatu konsep undang-undang, tetapi mencakupi agama dan budaya sekali. Dan ia terletak pada diri raja itu sendiri. Daulat itu memberikan kepadanya banyak hak dan keistimewaan, meletakkannya dalam masyarakat tanpa boleh dicela atau dikritik. Daulat itu juga menuntut taat setia yang tidak boleh dipersoalkan lagi daripada rakyatnya.[58]

Teguhnya kedaulatan pemerintah raja-raja dan sultan-sultan Melayu adalah berkat sikap taat dan patuh rakyat kepada raja mereka. Sheikh Ali bin Mohammad bin Abdil-Az menjelaskan bahwa sebab ketaatan rakyat kepada ulil amri (raja) adalah karena sikap durhaka kepada mereka akan mendatangkan kerusakan dan sikap sabar atas kezaliman raja akan mendatangkan pahala dari Allah.[59]

Ketaatan masyarakat Melayu terhadap raja mereka tidak lepas dari ajaran para raja dan pemuka-pemuka agama yang berlandaskan ajaran Islam, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”[60]

 

Penutup

Besarnya pengaruh Islam terhadap politik Melayu mengakibatkan timbulnya gelar raja-raja Melayu yang bercorakkan Islam seperti zillullah fil alam, sultan dan khalifah. Implikasinya, pengembangan konsep-konsep hukum Melayu merujuk kepada hukum-hukum Islam yang berlandaskan al-Qur`an dan Sunnah Nabi.

Bagi raja-raja Melayu, Islam bukan sekedar agama tetapi lebih dari itu ia menjadi landasan politik dan pandangan hidup mereka dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Oleh karena itu, Islam dan politik Melayu selalu berjalan beriringan. Islam menjadi bagian dari kehidupan raja-raja dan masyarakat Melayu, sebaliknya raja-raja dan masyarakat Melayu sangat identik dengan Islam. Wallahu `alam.

 

Daftar Pustaka

 

Al-Qur`an.

At-Tamimi, Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad. 2004. Meninjau Sistem Pemerintahan Islm. Jakarta: Giliran Timur.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: ISTAC.

Al-Ghazali, Imam. t.th. Ihya Ulum ad-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah.

Daud, Haron. 1989. Sejarah Melayu: Satu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian pendidikan Malaysia.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. 2003. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas. Bandung: Mizan.

Fathurrahman, Oman. “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap” dalam www.islamlib.com.

Fried, M. H. 1977. Antropologi dan Kajian Politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hamka. 1981. Dari Perbenddaharaan Lama. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

Ishak, Abdullah. 1990. Islam di Nusantara. Petaling Jaya: Al-Rahmaniah.

Maran. 2001. Rafael Raga Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.

Serudin, Haji MD. Zain Haji, DR. Ustaz. 1998. Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan. t.t. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.

Sham, Abu Hassan. 1993. Puisi-puisi Raja Ali Habsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tim Redaksi. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Roucel , J.S. dan R.L. Warren. 1979. Sosiologi Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teh, Wan Hashim Wan dan Daniel Perret. 1999. Di Sekitar Konsep Negeri. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia.

Zarkasyi, Hamid Fahmy dkk. 2004. Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam. Jakarta: Khairul Bayan.

http://www.the-worldpolitics.com.

http://mubarok-institute.blogspot.com.

http://www.kerismalaysia.com.

http://www.melayuonline.com.

http://www.e-ulama.org

________________________

Artikel ini terpilih sebagai pemenang Harapan III dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tingkat Nasional “Pandangan Politik Orang Melayu” yang diselenggarakan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM) pada tahun 2007.

Ihwan Mahmudi, mahasiswa pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Kredit foto : www.wisatamelayu.com

[1] Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 26.

[2] Ibid, hlm. 22.

[3] M. H. Fried, Antropologi dan kajian Politik (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), hlm. 197.

[4] Ibid.

[5] http://www.the-worldpolitics.com.

[6] Haron Daud, Sejarah Melayu: Satu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989), hlm. 85

[7] Milner, “Kerajaan Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule”, dalam Haron Daud, ibid, hlm. 85.

[8] Ibid, hlm. 86.

[9] Tim redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 756.

[10] Haron Daud, Sejarah Melayu..., hlm. 94-96.

[11] Tim Redaksi, Kamus Besar... , hlm. 810.

[12] J.S.Roucel dan R.L. Warren, Sosiologi Satu Pengenalan (Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1979), hlm. 115.

[13] Haron Daud, Sejarah Melayu..., hlm. 98-99.

[14] Ibid., hlm. 99.

[15] Wan Hashim Wan Teh dan Daniel Perret, Di Sekitar Konsep Negeri (Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pelancongan Malaysia, 1999), hlm. 59.

[16] Ibid., hlm. 22.

[17] Ibid., hlm. 1.

[18] Ibid.

[19] J.S.Roucel dan R.L. Warren, Sosiologi Satu Pengenalan, hlm. 21.

[20] Tim redaksi, Kamus Besar... , hlm. 686.

[21] Wan Hashim Wan Teh dan Daniel Perret, Di Sekitar Konsep Negeri , hlm. 7.

[22] Ibid., hlm. 10.

[23] Ibid., hlm. 15.

[24] Ibid., hlm. 20.

[25] Ibid.

[26] Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At-Tamimi, Meninjau Sistem Pemerintahan Islam (Jakarta: Giliran Timur, 2004), hlm. 7.

[27] QS. An-Nisa: 59

[28] Ibid., hlm. 9.

[29] http://mubarok-institute.blogspot.com.

[30] Ibid.

[31] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm. 178.

[32] Dr. Ustaz Haji MD. Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja, Suatu Pendekatan, (Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1998), hlm. 224.

[33] Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan Bahasa, (Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989). Dikutip oleh Adian Husaini, Liberalisasi Islam Tantangan bagi Peradaban Melayu, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi dkk, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 55.

[34] Abu Hassan Sham, Puisi-puisi Raja Ali Habsi (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), hlm. 64.

[35] Ibid.

[36] Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 319-320.

[37] Ibid., h: 323

[38] Oman Fathurrahman, “Demokrasi dalam Tradisi Politik Islam Melayu: Mencari Hitam dalam Gelap”, www.islamlib.com.

[39] Haron Daud, Sejarah Melayu..., hlm. 87.

[40] Ibid., hlm. 87.

[41] http://www.kerismalaysia.com.

[42] http://www.melayuonline.com.

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At-Tamimi, Meninjau Sistem..., hlm. 27.

[46] Abdullah Ishak, Islam di Nusantara (Petaling Jaya: Al-Rahmaniah, 1990), hlm. 102.

[47] http://www.e-ulama.org.

[48] Ibid.

[49] QS. An-Nur (24): 2.

[50] QS. Al-Anfal (8): 39.

[51] Al-Ghazali, Ihya Ulum ad-Din, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.th), hlm. 18.

[52] Hamka, Dari Perbenddaharaan Lama (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981), hlm. 202.

[53] Wan Hashim Wan Teh dan Daniel Perret, Di Sekitar Konsep Negeri, hlm. 41-42.

[54] DR. Ustaz Haji MD. Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja..., hlm. 67.

[55] Ibid., hlm. 96.

[56] Haron Daud, Sejarah Melayu..., hlm. 92.

[57] Ibid.

[58] Ibid. Hlm. 91.

[59] DR. Ustaz Haji MD. Zain Haji Serudin, Melayu Islam Beraja.., hlm. 224.

[60] QS. An-Nisa: 59.


read : 2539

  Bagikan informasi ini ke teman Anda :  




Tuliskan komentar Anda !




Menu utama

Member login




Daftar Anggota | Lupa Password

Profil Penulis





Pembayaran

Bank Mandiri
Rekening Nomor :
137.000.3102288
Atas Nama :
Yayasan AdiCita Karya Nusa

Atau

Bank BCA
Rekening Nomor :
445.085.9732
Atas Nama :
Mahyudin Al Mudra

Konfirmasi pembayaran,
SMS ke : 08 1313 9494 58


atau lewat line Customer Servis di ( 0274 ) 377067
atau email akn@adicita.com atau adicita2727@yahoo.com
atau
Bagian Marketing Proyek
08 1313 9494 58


Profil Penulis

 Online: 155
 Hari ini: 2.071
 Kemarin : 3.084
 Minggu kemarin : 16.888
 Bulan kemarin : 62.448
  Total : 2.298.210