Resensi

Membaca Ombak

Judul Buku : Membaca Ombak
Penulis : Chaidir
Editor : Mahyudin Al Mudra, S.H., M.M.
Penerbit : Adicita Karya Nusa, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Februari 2006
Tebal : xxvii + 405 halaman
Ukuran :2 x 19,9 cm

Buku sebagai sebuah benda “mati” (tidak dapat dimaknai atau diartikan) baru akan “hidup” (dapat dimaknai atau diartikan) jika manusia melakukan sesuatu aktivitas pada buku tersebut. Seperti halnya dengan pisau, sebagai benda “mati” dia tidak akan bermakna, namun ketika manusia memakainya untuk memotong semangka atau menusuk perut orang lain, maka pisau tersebut jadi dapat dimaknai. Terlepas dari pemaknaannya yang juga beragam (apalagi jika dikaji dengan semiotika), yang jelas benda “mati” menjadi “hidup” setelah dilakukan sesuatu atasnya. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa makna benda tergantung pada pemberi maknanya (manusia).

Melakukan aktivitas terhadap buku dapat bermacam-macam, salah satunya dengan membubuhkan sesuatu di dalamnya, entah berupa tulisan, gambar, coretan, maupun tumpahan kecap atau kopi. Pemberian makna atau arti pada buku tidak hanya didominasi oleh kaum intelektual dan akademisi belaka. Sebagai manusia, kaum politisi pun berhak menggunakan buku untuk mengekspresikan perasaannya. Hal itu telah dilakukan oleh Chaidir, seorang ketua DPRD Riau dalam buku berjudul Membaca Ombak ini. Buku ini merupakan kumpulan esai dan kolom Chaidir di tabloid Mentari di Riau, sepanjang tahun 2004.
Politikus Menulis Buku

Dalam konteks di atas, politikus menulis buku yang berhubungan dengan politik memang tidak ada salahnya. Akan tetapi, politikus berpolitik dengan menulis buku, itu bisa salah bisa juga tidak salah. Bagaimanapun kedua cara tersebut diperbolehkan di alam reformasi negeri ini sekarang. Berbeda dengan ketika zaman orde baru di mana banyak para intelektual, sastrawan, dan budayawan diberangus buku-buku mereka karena dianggap mengganggu stabilitas nasional atau dianggap “kiri”.

Politikus menulis buku tidak salah karena politikus, sehebat apapun dirinya, tetaplah dibatasi oleh sisi kemanusiaannya. Politikus adalah juga manusia yang melihat, merasa, memikirkan, lalu (jika ada kemauan dan kepentingan) menuliskan. Buku berjudul Membaca Ombak tulisan Chaidir ini semoga semaksud dengan kata-kata ini karena chaidir yang dikenal dari tulisan ini seperti seorang ketua DPRD Riau yang (tampaknya) peduli terhadap rakyat, kreatif dan santun. Berbeda dengan wakil rakyat negeri ini umumnya yang oleh Chaidir sendiri dalam buku ini disebut politisi hitam (hal 150) dan ninja politik (hal 155). Namun demikian, “Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu”, begitu pepatah mengingatkan.

Lain daripada itu, politikus berpolitik dengan menulis bisa juga tidak salah karena secara psikologis setiap manusia berhak dan bebas membela dan bertahan dari serangan “musuh”. Pola pembelaan dari serangan itu dapat dilakukan dengan cara apa saja. Seorang tentara tentunya memakai senjata senapan. Seorang pesilat tentunya memakai pisau, tongkat, atau bahkan tangan kosong. Seorang petani bisa dengan pacul, sabit, atau bahkan merebahkan tubuhnya di depan traktor pengusaha yang akan merebut lahan sawahnya. Seorang pejabat yang sekaligus suka membaca dan menulis tentu dapat menggunakan kertas dan pensil atau keyboard computer untuk membela dirinya (selain juga dengan suara, teriakan, atau tingkah laku seperti “anak TK”).

Berbeda jika politikus berpolitik dengan menulis buku. Artinya, buku memang sengaja dijadikan media untuk menutupi (keburukan) dirinya dalam berpolitik. Tentu saja usaha ini salah dan memalukan. Kasus seperti ini tidaklah sedikit di negeri ini. Banyak politikus (juga para jenderal) negeri ini ramai-ramai menulis “buku putih” sebagai pembelaan atas dirinya yang telah diberitakan oleh media cetak maupun elektronik atau dianggap masyarakat sebagai biang kerok kasus tertentu. “Buku putih” itu biasanya ditulis sendiri oleh politikus atau jenderal tersebut atau ditulis oleh orang lain (tentunya dengan bahasa akademis yang fantastis). Meskipun demikian, menutupi keburukan ataupun kesalahan walau dirinya sudah jelas-jelas salah dan buruk juga merupakan hak setiap individu. Hanya satu hal yang menjadi pertanyaan rakyat kecil, yaitu “Kok politikus itu tidak tahu malu ya?”.
Menulis Lebih Sulit daripada Berbicara

Buku ini dicetak dengan kertas yang terlihat sangat eksklusif. Tebal, halus, cover yang menawan, dan dibubuhi oleh pengantar dari seorang sastrawan sekaliber Goenawan Muhammad (GM). Jika melihat ini, maka buku ini (layak) untuk dibaca dan (sepertinya) berbobot.

Namun, jika dicermati lebih jauh, sebenarnya bukan hanya karena cetakan dan pengantar dari GM yang menyebabkan buku ini (layak) dibaca dan (sepertinya) berbobot, akan tetapi sebagai seorang politikus, di mana saat ini anggota dewan masih dicitrakan hanya bisa omong doang (omdo) dan berdebat, ternyata Chaidir masih mampu meluangkan waktu untuk berkontemplasi, merenung, dan selanjutnya menuliskan hasil renungannya dengan rutin. Pribadi seperti ini sangatlah jarang ditemukan. Bukankah waktu politikus sudah habis untuk konsolidasi dengan partai dan mencari “upeti” untuk partai?

Terlepas dari semua itu, dalam perjalanan kebudayaan bangsa ini, budaya tulis- menulis adalah sebuah budaya yang masih belum dianggap sebagai budaya luhur sehingga layak untuk diaktualisasikan. Meskipun sudah banyak pujangga zaman lampau seperti Empu Prapanca, Ronggo Warsito, Raja Ali Haji (hal 41) hingga pujangga modern seperti Marah Rusli, Sanusi Pane, dan Pramoedya ananta Toer mencontohkannya, namun tetap saja budaya bicara atau verbal (cerita, berdebat, gosip) masih mendominasi kehidupan budaya bangsa ini (apalagi perpolitikan).

Memang budaya bicara atau verbal tidak salah karena kebudayaan bicara juga mempunyai andil penting dalam dinamika kehidupan bangsa ini. Sebagai contoh, kisah tentang kehebatan Majapahit dan Hang Tuah ternyata menjadi inspirasi bangsa Indonesia untuk terus bersemangat ingin maju setara dengan bangsa-bangsa lain. Namun, ketika ada cendikiawan luar Indonesia menemukan data lain dari hasil penelitian mereka, kita menjadi kaget. Seperti diberitakan Kompas (10 Maret 2010), menurut Prof. Uli Kozok ternyata Adityawarman yang diyakini sebagai orang Jawa yang menjadi pendiri Majapahit adalah orang Minang yang pergi ke Majapahit lalu diangkat menjadi menteri tua di kerajaan tersebut.

Jika melihat realitas ini, memang negeri ini membutuhkan politikus yang tidak hanya bisa berdebat dan bertengkar di gedung rakyat saja. Kebudayaan tulis-menulis harus dijadikan sebagai budaya di kalangan politisi karena memang tulisan lebih luhur daripada budaya bicara. Selain itu, tulisan berupa buku, artikel atau makalah, akan lebih tahan lama dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, jika suatu ketika terdapat data baru yang berbeda dari tulisan tersebut, maka penulis dapat mengevaluasi dan menuliskan hal baru. Berbeda dengan omongan yang mudah hilang terbawa angin dan berujung pada gosip dan fitnah.

Bagaimanapun budaya bicara sudah harus mulai diimbangi dengan budaya menulis. Bukankah demokrasi tidak harus diwujudkan dalam kebebasan berbicara dan berdebat saja? Meskipun menulis lebih sulit daripada berbicara, namun budaya ini perlu terus digalakkan. Dari sisi ini, Chaidir sudah membuktikan satu keluhuran dalam berpolitik. Namun jika boleh diusulkan, tulisan hasil penelitian akan lebih bermakna daripada sebuah kolom.

Yusuf Efendi

Sumber : http://melayuonline.com/ind/bookreview/read/142/membaca-ombak

Other news

• Kambang Barenteng

• Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Penduduk Miskin

• Mengenal Buah-buahan Kalimantan

• Merenda Liang Kemiskinan

• Helaehili dan Ehabla, Fungsinya dan Peran Perempuan dalam Masyarakat Sentani Papua

• Khazanah Kerajinan Melayu Riau

• Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan

• Ikhtisar Kesusastraan Indonesia

• Lagak Wong Melayu di Jogja

• Redefinisi Melayu

Tuliskan komentar Anda !